SELAMAT DATANG |
Pajak Badan PDAM
  • Mon 22 May 2017
  • Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minu
  • 43
  • Artikel

OBROLAN SANTAI (LANTAI) III :

Obrolan kita kali menyangkut persoalan perpajakan, seperti kita ketahui bahwa negeri ini dibangun dari 2 sektor yaitu Sumber Daya Alam dan Pajak , kalau ada yang mengatakan dari utang maka perlu dipertanyakan utang tersebut nantinya akan dibayar dari pajak.

Pengenaan pajak diatur dengan undang-undang (UU), oleh karena itu pembayaran pajak bersifat memaksa, artinya Negara dapat atau diperkenankan untuk memaksa warga negaranya untuk membayar pajak, di negara manapun kita hidup tidak mungkin terlepas dari membayar pajak, taruhlan anda ngumpet di kolong tempat tidur maka petugas pajak akan menunggu kapan anda keluar dan langsung ditagih utang pajaknya.

Kenapa kita harus membayar pajak, karena kita membutuhkan pelayanan untuk mendukung aktivitas kita sebagai manusia, mulai dari jalanan, jembatan, pendidikan, kesehatan dan Air Minum itu semua wajib disediakan oleh pemerintah untuk memberikan kenyamanan bagi pembayar pajak.

Diatas telah dijelaskan bahwa pengenaan pajak diatur dengan UU dan seluruh peraturan dibawahnya, dari Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan bahkan banyak yang diatur dengan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak dan semuanya wajib ditaati oleh segenap warga Negara.

Yang menjadi permasalahan klasik di negeri tercinta ini adalah begitu banyaknya peraturan-peraturan perpajakan sehingga tidak semua wajib pajak tahu, bahkan banyak para petugas pajak juga tidak sepenuhnya mengetahui peraturan perpajakan, ini kadang menyulitkan para wajib pajak.

Selanjutnya mari kita lihat Jenis-jenis pajak yang diterapkan di Indonesia

  1. pajak pph atau pajak penghasilan
  2. pajak bumi dan banguana atau PBB
  3. BM atau bea materai
  4. pajak pertambahan nilai atau  PPN dan pajak atas penjualan barang mewah atau  PPN-BM
  5. bea perolehan hak tanah atau bangunan atau BPHTB

 

Jenis jenis pajak dibedakan menjadi 3 bagian yaitu :

  1. berdasarkan pihak yang menanggung dibagi menjadi 2 adalah pajak langsung dan juga pajak tidak langsung
  2. berdasarkan pihak yang memungut pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak negara dan juga pajak daerah
  3. berdasarakan sifatnya dibagi menjadi dua yaitu pajak obyektif dan juga pajak subyektif

Oleh Karena lantai kali ini akan membahas perpajakan yang umum dikenakan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), maka pembahasan pajak hanya yang terkait secara langsung dengan pajak PDAM.

Pajak yang dikenakan kepada PDAM sebagai perusahaan adalah Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan Pajak Pertambahan Nilai, namun kali ini kita khususkan pada Pajak Penghasilan Badan :

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), dipungut dari laba yang diperoleh PDAM dengan catatan dikonversi dengan rugi kurun waktu 5 tahun terkahir, artinya bilamana di tahun 2016 PDAM mengalami laba namun bila dihitung sejak tahun 2012 s/d 2016 secara total masih menderita kerugian maka PDAM tidak perlu membayar pajak, tetapi bila masih untung maka PDAM wajib membayar pajak.

Bagaimana praktek menghitung Pajak Penghasilan Badan PDAM, untuk menghitung pajak penghasilan Badan pertama-tama tentu kita perlu melihat Laporan Laba (Rugi) PDAM berikut  contohnya :

 

 

Daftar perhitungan laba(rugi) diatas menunjukkan bahwa PDAM Tirta Suka-suka, pada tahun 2015 masih menderita kerugian sebesar Rp. 65. 000.000,--, sementara di tahun 2016 mendapat laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 1.749.169.729,-- , oleh karena itu PDAM Tirta Suka-suka sudah waktunya membayar pajak, yang dihitung sebesar Rp. 338.309.605,--.

Bagaimana cara menghitung pajak penghasilan terutang (yang harus dibayar) oleh PDAM Tirta Suka-Suka, berikut table perhitungannya :

 

 

Untuk lebih jelasnya mari kita bahas, point demi point, sebagai berikut :

  1. Mencantumkan besaran Laba (Sebelum Pajak), ini merupakan dasar perhitungan pajak.
  2. Koreksi terhadap biaya-biaya dalam laporan Laba (Rugi), yang tidak diperkenan oleh peraturan perpajakan, seperti penyisihan piutang, amortisasi beban tangguhan, beban  promosi, dll
  3. Koreksi terhadap pendapatan yang dapat mengurangi laba, dalam hal ini adalah pendapatan Jasa Giro, Bunga Deposito , dll karena pendapatan ini sudah dipotong pajaknya secara langsung oleh pihak Bank.
  4. Laba usaha sebelum pajak + dengan point 2 – dikurangi dengan point 3 = LABA PERUSAHAAN KENA PAJAK.
  5. Sangat kebetulan PDAM Tirta Suka-suka dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menderita kerugian sehingga dapat dilakukan konpensasi pengurangan atas laba kena pajak.
  6. Laba Kena Pajak dikonpensasi dengan kerugian usaha kurun waktu 5 tahun terakhir, maka diperoleh nilai laba yang akan dijadikan dasar untuk mengitung Pajak terutang.
  7. Adapun cara menghitung pajak terutang dilakukan sebagaui berikut :

Bila PENJUALAN AIR berada diatas nilai Rp. 4.800.000.000,--, maka laba yang diperoleh perusahaan dari nilai penjualan sebesar Rp. 4.800.000.00,-, dikenakan tariff sebesar  = 50% X 25%, Laba selebihnya dikenakan tariff sebesar 25%.

Memang terlalu sulit untuk melakukan cut off terhadap penjualan Rp. 4.800.000.000,--, karena transaksi penjualan air berjalan sepanjang waktu, oleh karena itu pihak pajak memberikan pola perhitungan yang mudah yaitu :

4.800.000.000,-- : dibagi dengan total penjualan usaha pokok perusahaan Rp. 13.351.787.350,--

 

Okeee mudah2an bermanfaat, next kita ngobrol santai tentang pajak pertambahan nilai