SELAMAT DATANG |
Pajak Pertambahan Nilai
  • Wed 24 May 2017
  • Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minu
  • 96
  • Artikel

OBROLAN SANTAI (LANTAI) IV :

Jakarta di hari minggu tgl 23 April 2017, cuaca agak mendung sehingga udara terasa tidak perlalu panas, lingkungan rumah sepi, ini saat yang baik untuk menulis obrolan santai melanjutkan obrolan yang lalu tentang pajak, kali ini tentang pajak pertambahan nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Banyak sekali pertanyaan dari PDAM tentang pengenaan PPN  terhadap usaha PDAM, oleh karena itu penulis berniat sekali untuk menulis ini namun keterbatasan waktu jualah yang menyebabkab baru kali ini dapat menulis artikel tentang pengenaan PPN pada usaha PDAM.

Sebenar pihak pajak sejak tahun 2009 telah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE- 118/PJ/2009, tanggal 29 Desember 2009, yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa :

a. Air bersih adalah Barang Kena Pajak, sehingga atas penyerahan air bersih oleh pengusaha di dalam daerah           pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

b. Pengusaha adalah Pengusaha Kena Pajak atau yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak           tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

c. Air bersih yang ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis adalah air bersih yang memenuhi     kriteria/syarat:

    1. air bersih yang belum siap untuk diminum;

    2. yang dihasilkan dan diserahkan oleh Perusahaan Air Minum;

    3. dengan cara dialirkan melalui pipa atau dengan cara lain seperti diserahkan melalui tangki air

d. Kriteria/persyaratan tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka air           bersih tersebut bukan merupakan Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis.

 

Dengan demikian jelas bahwa penyerahan air bersih yang memenuhi 3 kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf c, adalah penyerahan barang yang bersifat strategis, kemudian bagaimana perlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap penyerahan barang strategis, didalam surat Edaran Dirjen Pajak tersebut juga diberi penjelasan sebagai berikut :

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, menetapkan bahwa:

 

  • Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum adalah Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis.
  • Atas penyerahan air bersih tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

 

Dengan demikian jelas bahwa atas penyerahan air bersih yang dilakukan PDAM, tidak terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun muncul pertanyaan selanjutnya apakah seluruh hasil usaha PDAM terbebas dari pengenaan PPN, jawabannya jelas TIDAKKK!!!

 

Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE- 118/PJ/2009, tanggal 29 Desember 2009, hanya mengatur pembebasan PPN atas penyerahan air bersih, dengan batasan criteria air bersih yang sangat jelas, yaitu :

 

  1. air bersih yang belum siap untuk diminum;
  2. yang dihasilkan dan diserahkan oleh Perusahaan Air Minum;
  3. dengan cara dialirkan melalui pipa atau dengan cara lain seperti diserahkan melalui tangki air

 

Bilamana salah satu dari kriteria tersebut tidak dipenuhi maka, atas penyerahan air itu terkena PPN, contoh bilamana PDAM memproduksi air bersih yang dapat langsung (siap) diminum , maka atas penyerahan air bersih ini kena PPN, pertanyaan lanjutan mengapa pajak mengatur demikian ?, kalau tidak diatur secara rinci dapat dibayangkan berapa jumlah PPN yang lolos dari perusahaan air mineral yang menjamur di negeri ini , bisa mencapai triliyunan rupiah…..

 

Obrolan santai ini kita lanjutkan dengan pengenaan PPN pada PDAM, kita mulai dengan , laporan Laba Rugi PDAM Suka-Suka  per 31 Desember 2016, yang disajikan dibawah ini :

 

 

 

Dalam laporan tersebut jelas bahwa pendapatan PDAM bukan hanya dari menjual air kepada pelanggannya baik melalui sistem perpipaan ataupun mobil tangki, tetapi juga PDAM Suka-Suka memperoleh pendapatan lainnya yang dimasukkan dalam kategori PENDAPATAN NON AIR, yang termasuk dalam pendapatan Non Air , cukup banyak, diantaranya :

  • Beban tetap yaitu pendapatan biaya administrasi dari pelanggan yang dikenakan secata tetap setiap bulan dan besarannya tergantung pada status kelompok pelanggan.
  • Pendapatan sambungan baru, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pendaftaran dan pemasangan sambungan pelanggan baru.
  • Denda Keterlambatan membayar tagihan
  • Pemeliharaan pipa pelanggan
  • Penggantian meter yang rusak danmenjadi tanggungjawab pelanggan
  • Pendapatan non air lainnya.

 

Terhadap pendapatan non air berlaku SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S-783/PJ.02/2012, Tanggal 25 September 2012 tentang  PPN ATAS PENDAPATAN NON AIR

 

Yang menyatakan bahwa penetapan pengenaan PPN atas pendapatan non-air PDAM telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku sehingga tidak perlu dilakukan pencabutan penetapan.

 

Dengan demikian PDAM Suka-Suka harus membayar PPN atas pendapatan non air yang diperolehnya selama kurun waktu tahun 2016 sebesar 10% dari Rp.1.996.123.600,- atau sebesar Rp. 199.612.236, dibulatkan kebawah menjadi Rp. 199.612.000,--, dipotong dengan PPN yang sudah disetor.

 

Mohon maaf sampai disini dulu ya , memang masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang PPN ini, tapi waktu jualah yang terpaksa saya potong obrolan hari ini……. cerioo